Opini

Urgensi Pendidikan Politik Muhammadiyah

Written by Redaksi

Oleh : Arif Yudistira*

Dengan kerusakan mental yang cukup berat yang kita warisi selama ini, konstelasi, dan konfigurasi politik kita ke depan masih sulit mencapai kemapanan dan kestabilan

(Ahmad Syafii Maarif)

 Peranan Muhammadiyah dalam pendidikan, sosial, ekonomi, maupun dalam bidang keagamaan sudah lazim kita dengar. Memang semenjak dulu, pilihan Muhammadiyah sudah berkonsentrasi pada dua bidang pendidikan, dan sosial keumatan. Akan tetapi, bukan berarti Muhammadiyah menutup diri untuk ambil bagian dari dunia politik kebangsaaan. Artinya, Muhammadiyah tidak buta dan undur diri saat melihat situasi kebangsaan. Jauh sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah sudah berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan dalam menuju Indonesia merdeka. Ki Bagus Hadi Kusuma adalah tokoh Muhammadiyah yang kontribusi terhadap rumusan dasar negara, Pancasila. Di masa Soekarno, Muhammadiyah ikut bergabung pula dalam partai islam terbesar kala itu Masyumi. Di era Orde Baru, kita mengenali masa-masa Kiai AR Fachrudin yang sempat bersitegang dengan pemerintah Soeharto saat ia menerapkan semua ideologi ormas harus berlandaskan Pancasila. Pak AR kala itu begitu dikenal dengan “politik helm”. Pilihan “politik helm” Pak AR memungkinkan Muhammadiyah mempraktikkan high politic (politik adiluhung).

 Di masa menjelang reformasi, Muhammadiyah ikut serta dalam mendukung pemberhentian Soeharto kala itu. Tokoh yang amat terkenal kala itu adalah Amin Rais. Amin Rais sebenarnya adalah anak emas juga di masa Soeharto saat ia duduk di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Akan tetapi, Soeharto menjadi sangat terkejut saat ternyata anak emasnya justru melawan dan berbalik menjatuhkannya. ICMI yang dikira akan mendukung langkah politik Soeharto justru akhirnya menjadi organisasi yang akan melawan dan menghancurkan karir dan kedudukannya sebagai presiden.

 Lepas dari Ketua umum PP Muhammadiyah (1995-1998), Amin Rais mendirikan partai politik PAN. Partai Amanat Nasional inilah yang kelak berjalan beriringan dan menjalin hubungan erat dengan Muhammadiyah. Pada masa pendiriannya, partai ini dianggap bisa mewadahi potensi kader Muhammadiyah untuk berkontribusi besar bagi bangsa ini. Pendidikan di partai politik pada masa awal memang sering terlihat ideal. Para kader dan pendirinya masih dalam masa berjuang dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Saat mereka para partai politik berkuasa, maka pelan tapi pasti sistem politik kekuasaan pun menjadi rusak. Ia penuh dengan oportunis dan sikap pragmatisme. Keputusan politik pun begitu mudah dijalankan ketimbang menuruti hati nurani. Panggung politik di DPR maupun MPR menjadi ruang kompromi dan transaksi kekuasaan. Uang dan modal kapital dianggap paling berkuasa. Sebab semakin lama, politik transaksional itulah yang kian mewarnai perpolitikan kita saat ini.

 Visi politik yang berjuang dan memperjuangkan nurani menjadi luntur. Politik menjadi jalan untuk berkuasa dan memperkaya diri. Logika politik pun seperti logika balas dendam. “tidak apa-apa saya keluar uang banyak, asalkan setelah menjabat saya bisa mengembalikan uang yang saya keluarkan, bahkan bisa memperoleh laba”. Logika seperti ini kemudian menghasilkan politik minim kerja. Politik jadi ruang pencitraan dan simulacra. Mereka para politisi pandai berias, berlipstik tampil di depan kamera, di depan stasiun televisi, walau sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya apa yang mereka perjuangkan. Fenomena dunia politik yang membusuk sudah menjadi rahasia umum. DPR sendiri sering dipelesetkan menjadi Dewan Penipu Rakyat, Dewan Penyiksa Rakyat. Produk Undang-Undang yang justru memberi  ruang besar terhadap kapitalisme dan neoliberalisme masuk ke dalam negara justru dianggap sah-sah saja. Konsep dan idealisme serta pemikiran para pendiri negara ini semakin ditinggalkan. Konsep Mohammad Hatta yang akrab dengan koperasinya, dengan ekonomi kerakyatannya justru semakin ditinggalkan. Pemerintah lebih menggagas kepada ekonomi makro dan condong kepada ekonomi liberal.

Mendidik Pemimpin

Deliar Noer pernah mengatakan : “pemimpin itu dilahirkan zaman, tidak diciptakan”. Kritik Deliar Noer ini menanggapi bagaimana perkaderan politik dinilai percuma bila situasi atau kondisi di dalam partai politik itu sendiri bersarang sistem yang busuk. Politik saat ini lebih identic sebagai sebuah kerajaan kekuasaan. Keputusan-keputusan penting dalam politik masih berpaku pada tradisi lama. Keputusan politik dipegang oleh orang-orangtua dalam partai politik itu. Demokrat misalnya, penentu keputusan politik penting ada di SBY. Partai Perindo ada di Hary Tanoe. Partai PDIP ada di Megawati Soekarno Putri. Gerindra ada di Prabowo. Inilah yang mempertajam kesimpulan bahwa partai politik dipegang dan dikendalikan para oligarki dan pemodal.

 Idealnya, dalam partai politik, pendidikan politik digodok dan dirancang serius, sehingga setiap kali muncul pemilihan kepala daerah atau pilkada partai politik jelas sudah memiliki calon yang digadang dan dipersiapkan dari awal. Sayang sekali, mereka di tiap pencalonan pilkada justru mengundang siapa yang paling kuat popularitas dan paling kuat modalnya yang akan ditunjuk partai dan dimenangkan. Inilah problem politik kita saat ini, popularitas dan modal dianggap sebagai tiket untuk masuk dan berjuang melalui partai politik. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi dengan jaringan cukup besar sampai lingkup internasional. Jejaring itulah yang memperkuat Muhammadiyah baik di dalam dan di luar negeri. Selama ini memang belum ada majelis perkaderan khusus yang menyiapkan para kader politik bangsa sehingga mampu mewarnai dunia perpolitikan kita. Para angkatan muda Muhammadiyah sering kebingungan, dan gagap saat mereka memiliki hasrat politik yang tinggi tapi tidak ada wadah partai politik yang dinilai cocok.

Kita diingatkan pada memori pendirian Partai Matahari Bangsa (PMB), partai ini didirikan pada 16 Desember 2006, oleh kader Muhammadiyah, partai ini lolos verifikasi di Pemilu 2009. Ketuanya Imam Addaruqutni (Mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah) dan Sekjennya Ahmad Rofik (Mantan Ketum IMM). Sayang sekali, partai ini harus berakhir karena gagal verifikasi KPU di tahun 2014. Anak-anak muda yang aktif dalam kegiatan politik sering mendapatkan stereotip negatif dan dianggap kurang matang dalam berpolitik. Akan tetapi, langkah atau strategi di Muhammadiyah selama ini masih menjadi wacana mengenai partai politik ini.

Meski sudah berulangkali menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis, tapi langkah Muhammadiyah dinilai belum genuine untuk memberikan pendidikan politik kepada kader mudanya. Bila Muhammadiyah memiliki cetak biru peta perpolitikan dan dokumen perkaderan untuk para calon politisi Muhammadiyah tentu akan sangat membantu dalam menjaga idealism para kader politik dari Muhammadiyah. Resiko ini tentu akan berat, tetapi harus berani ditempuh dan dicegah dengan memperkuat pendidikan politik di tubuh angkatan muda Muhammadiyah. Sebab, merekalah yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa ini ke depan.

Saya rasa Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah bisa menjadi wadah bagi terciptanya platform untuk mendidik para calon politisi dari kalangan anak muda Muhammadiyah. Dengan pendidikan politik dari Muhammadiyah, secara tidak langsung, kita menyiapkan kader potensial, tidak asal mengajukan calon politisi untuk maju dalam pertarungan pilkada, pileg, hingga pilpres. Mereka para calon kader politik dari Muhammadiyah juga perlu menandatangani kesepakatan bahwa mereka tidak korup dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat. Bila kebijakan mereka tidak memihak pada rakyat, harus bersedia mundur. Muktamar ke-48 di Solo adalah momentum untuk merumuskan, merancang dan menyiapkan konsep perkaderan politik di Muhammadiyah. Dengan begitu, sikap Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam politik praktis bisa dijawab dengan melakukan pendidikan politik bagi kader Muhammadiyah yang memiliki minat dan kecenderungan di ranah politik. Bukan seperti yang selama ini terjadi, Muhammadiyah akan gagap, bingung, dan cengeng saat ia tidak mendapatkan menteri di kursi pemerintahan.

*) Pegiat Sarekat Taman Pustaka Muhammadiyah

About the author

Redaksi

Leave a Comment