Opini

Kampung Dakwah Urban-Suburban Muhammadiyah?

Written by Redaksi

Oleh : Aditya Pratama*

 Lahir di kawasan urban di Indonesia pada 1912, tidaklah mengejutkan apabila Muhammadiyah pertama kali menunjukkan tajinya di lingkungan urban pula. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 1 “Statuten Reglement dan Extract der Besluit dari Perhimpoenan Muhammadijah,” Persyarikatan ini bertujuan “menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada bumiputra di dalam Residensi Yogyakarta.”[1] Alhasil, mulai dekade kedua abad XX Muhammadiyah mulai bergiat mengurusi hajat masyarakat urban di Yogyakarta, khususnya yang menyangkut perkara agama, pendidikan, dan pelayanan sosial—hal-hal yang kala itu banyak menjadi perhatian masyarakat bumiputra pada umumnya.

 Lepas seabad kemudian, persyarikatan yang awalnya hanya bermaksud menyebarkan Islam di kawasan urban Yogyakarta yang luasnya sangat terbatas ternyata mampu membentangkan sayap ke berbagai negeri, dan itu dapat dibuktikan oleh kehadiran pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di 27 negara.[2] Sedangkan soal agama, pendidikan, dan pelayanan sosial kini Muhammadiyah diklaim memiliki taman kanak-kanak/taman pendidikan Al-Qur’an sebanyak 4.623 buah; sekolah dasar 2.604 buah; sekolah menengah pertama 1.772 buah; sekolah menengah atas 1.143 buah; pondok pesantren 67 buah; perguruan tinggi 172 buah; sekolah luar biasa 71; rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dll. 457 buah, panti asuhan, santunan, asuhan keluarga, dll 318 buah; panti jompo 54 buah; rehabilitasi cacat 82 buah; masjid 6.118 buah; mushalla 5.080 buah.[3]

Akan tetapi, seabad kemudian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat urban-suburban pun berevolusi menjadi semakin pelik seiring dengan semakin trengginasnya laju urbanisasi dan membengkaknya penduduk perkotaan. Kini, sekitar 67% penduduk Indonesia hidup di kawasan urban,[4] sedangkan kegiatan ekonomi yang dulunya lebih kental terasa di kawasan urban kini pertumbuhannya kian terbentang luas hingga kawasan suburban. Di samping itu, banyak dari masyarakat urban-suburban yang tak hanya menghendaki kehadiran rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit yang berkualitas di kawasan urban, melainkan juga tempat tinggal yang layak, khususnya dengan harga terjangkau.[5] Kenyataan tersebut tentu tidak mengherankan, sebab hunian memang merupakan salah satu kebutuhan primer manusia—sebagaimana diamini oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dokumen “Agenda 21” yang merupakan hasil dari United Nations Conference on Environment & Development di Rio de Janerio, Brazil pada 1992.

Nahasnya, bukannya semakin mudah dijangkau oleh khalayak banyak, harga hunian di kawasan urban-suburban cenderung naik dari tahun ke tahun,[6] hal demikian tentu mempersulit masyarakat urban-suburban untuk memperoleh hunian yang layak dengan harga terjangkau, khususnya mereka yang datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Alhasil, tak jarang orang-orang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah justru “terbuang” ke dalam berbagai titik kumuh di kawasan urban-suburban. Umumnya dihuni oleh para pekerja pendatang dari kawasan perdesaan, titik kumuh urban-suburban tak jarang diselimuti oleh berbagai macam problema sosial, mulai dari pengangguran, kemiskinan, penyalahgunaan obat terlarang, kebangkrutan akhlak, maupun ketidakmampuan mengakses air bersih dan makanan yang layak.

Keadaan menyedihkan semacam itu bukannya tak mungkin melahirkan problema lain yang lebih besar, seperti rasa frustasi, perilaku seks bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tak diinginkan yang biasanya diikuti oleh aborsi, penelantaran anak, eksploitasi anak, atau keberadaan anak jalanan, tindak kekerasan dan kriminal, hingga lenyapnya akidah Islamiyah dalam sanubari manusia.[7] Mereka itulah sebetulnya korban utama dari pesatnya laju urbanisasi, dan merupakan salah satu segmen masyarakat yang paling tidak diuntungkan oleh pembangunan ekonomi.

Sebetulnya, signifikansi hunian bagi manusia sudah tertuang dalam UU No. 1 Th. 2011. Dalam UU No. 1 Th. 2011 disebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.” Kemudian hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah.” Di samping itu, dalam Pasal 7 dokumen “Agenda 21” diakui pula bahwa tujuan keberadaan hunian di antaranya adalah mendongkrak kualitas sosial, ekonomi, lingkungan, kehidupan, dan kerja setiap umat manusia, khususnya orang-orang miskin yang hidup di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Dari penjelasan di atas, terang benderang bahwasannya keberadaan hunian yang layak amat sangat terkait dengan perkembangan sumber daya manusia, sampai-sampai dalam penyediaan hunian yang layak—artinya juga berkualitas—menjadi tujuan ke-11 dalam Sustainable Development Goals-nya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga sudah sepatutnya ditangani secara serius. Sayangnya, penyediaan hunian layak dan terjangkau—yang khusus diperuntukkan oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah—tidak selalu dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah, meski itu sebetulnya telah tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 UU No. 1 Th. 2011. Alhasil, organisasi masyarakat pun perlu turut bahu-membahu menyelesaikannya.

Setengah abad yang lalu—melalui Khittah Palembang dan Khittah Surabaya—sudah dirasakan perlunya membentuk dan membimbing keluarga Muhammadiyah dalam mengarungi pelbagai persoalan, kesulitan, penghidupan dan pencarian nafkah, sehingga keluarga Muhamamdiyah dapat melaju ke arah kesempurnaan.[8] Lalu, termaktub pula dalam “Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua”[9] bahwa Muhammadiyah bertekad untuk menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi bagian dari penyelesai berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi umat dengan mengambil prakarsa, partisipasi, dan langkah-langkah proaktif dan strategis dalam melakukan pencerahan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Lagi-lagi, cita-cita dan komitmen Muhammadiyah sudah tampak jelas di hadapan kita melalui kehadiran rumah miskin dan panti asuhan yatim, yang dapat memberi naungan sementara. Tetapi, menurut hemat penulis, kini sudah saatnya Muhammadiyah menginjak filantropi Islam baru dengan mendirikan sebuah kampung dakwah urban-suburban dengan hunian bagi masyarakat urban-suburban ekonomi menengah ke bawah sebagai intinya.

Adapun kampung yang dimaksudkan di sini bukanlah kampung dalam pengertian konvensional (menurut KBBI, kelompok rumah yang merupakan bagian kota [biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah dan akrab dengan ketidakmodernan]), melainkan kampung beton yang modern, terintegrasi, dan bernafaskan Islam moderat. Kampung dakwah yang saya ingin diajukan di sini adalah suatu lingkungan (compound) terintegrasi yang terletak di kawasan urban-suburban yang mampu memenuhi kebutuhan biologis, spiritual, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya penghuninya, sebab di dalamnya terdapat rumah ibadah, sekolah, perpustakaan, sanggar, toko sembako-minimarket, dan, tentu saja, rumah susun sebagai hunian. Dengan fasilitas demikian, kampung dakwah ini tentu akan lebih terintegrasi dan harus pula memiliki visi dan misi yang sedikit banyak menyerupai gerakan jamaah dan dakwah jamaah Muhammadiyah.

Mengacu kepada pengertian yang tercantum dalam UU No. 1 Th. 2011, berupa rumah susun adalah “bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.” Pembangunan rumah susun ini dibiayai oleh dan dimiliki pula oleh Muhammadiyah, untuk kemudian dikelola oleh Persyarikatan, baik melalui pimpinan cabang/daerah/wilayah maupun majelis. Adapun penghuninya adalah berbagai elemen masyarakat urban-suburban, termasuk di antaranya adalah (1) keluarga miskin yang tidak memiliki hunian tetap; (2) keluarga baru dari kalangan ekonomi lemah; (3) “lulusan” panti asuhan Muhammadiyah/’Aisyiyah yang baru mulai berkarier atau membina rumah tangga namun belum memiliki modal untuk membeli hunian baru; (4) para pelajar kurang mampu penerima beasiswa Persyarikatan; (5) para pensiunan pegawai Persyarikatan yang masih belum mampu membeli hunian layak; (6) elemen-elemen lain yang membutuhkan hunian.

Dengan LazisMu dan para donatur Muhammadiyah lainnya yang siap memberi subsidi biaya sewa rumah susun Muhammadiyah, niscaya para penghuni dapat banyak terbantu dalam penyiapan dana (menabung) untuk membeli hunian yang layak bagi keluarga mereka kelak. Melalui keberadaan rumah ibadah dan fasilitas pendidikan yang menyertai rumah susun Muhammadiyah (semuanya masih dalam satu kampung), Persyarikatan dapat dengan lebih mudah mengimplementasikan ideologinya, khususnya yang berkaitan dengan fikih keluarga sakinah. Aktivitas keagamaan-sosial-ekonomi yang bernafas keuhammadiyahan diadakan setiap harinya untuk para penghuni, sehingga selain mendapatkan bantuan, para penghuni pun juga dikader secara langsung oleh mubaligh-mubalighat Persyarikatan di kampung dakwah itu.

Prinsip di atas, menurut penulis, sebetulnya amatlah sesuai dengan konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah yang mensyaratkan adanya aktivitas dinamis yang mengajak orang untuk menjalankan hidup berjamaah. Dalam skema ini, mublaigh/mubalighat Muhammadiyah langsung diterjunkan di kampung dakwah Muhammadiyah dan difungsikan sebagai pamong yang bertujuan “menyulap” penghuni kampung dakwah Muhammadiyah menjadi jamaah Muhammadiyah yang hidup bersama dalam keimanan, mau saling menasehati satu dengan yang lain, saling menolong dalam kebaikan, saling peduli dan saling menanggung. Sementara tujuan dari kehidupan berjamaah ini tak lain ialah memenuhi perintah Allah SWT agar terwujud kehidupan yang sejahtera lahir dan batin di dunia dan akhirat.[10]

Jikalau dapat diasumsikan bahwa sebuah keluarga dapat tinggal di rumah susun di kampung dakwah Muhammadiyah ini selama sepuluh tahun—sebelum akhirnya siap membeli hunian yang layak—maka selama sepuluh tahun pula Muhammadiyah dapat menyejahterakan perikehidupan orang banyak dan menyakinahkan berbagai keluarga penghuni kampung dakwah itu.[11] Dalam sepuluh tahun itu Muhammadiyah juga mengakrabkan berbagai orang dari berbagai latar belakang dengan ideologi dan “gaya hidup” Muhammadiyah, artinya, dalam sepuluh tahun itu Persyarikatan berhasil sekaligus mencetak banyak kader (yang tidak lain adalah para penghuni kampung dakwah itu sendiri) yang tentu merupakan investasi untuk mengarungi masa depan.

Akhirnya, harapan penulis, kampung dakwah Muhammadiyah ini dapat menjadi ladang amal usaha Muhammadiyah yang baru di abad kedua ini. Andaikata skema ini terlaksana, bukannya tidak mungkin penghuni kampung dakwah Muhammadiyah menjadi miniatur dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang selama ini diimpikan oleh Muhammadiyah. Wallahu a’lam bishawab.

*) Anggota Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gamping


[1] Hoofdbestuur Muhammadijah, “Statuten Reglement dan Extract der Besluit dari Perhimpoenan Muhammadijah,” dalam Abdul Munir Mulkhan, Boeah Fikiran Kijai H.A. Dahlan (Jakarta: Global Base Review-STIAD, 2015)

[2] “PCIM Berfungsi Sebagai Penyebar Misi Tajdid dan Islam Berkemajuan,” http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-16414-detail-pcim-berfungsi-sebagai-penyebar-misi-tajdid-dan-islam-berkemajuan.html. Diakses pada 14 Februari 2020.

[3] “Data Amal Usaha Muhammadiyah,” http://www.muhammadiyah.or.id/en/content-8-det-amal-usaha.html . Diakses pada 14 Februari 2020.

[4] “Urbanisasi Melejit Bisa Timbulkan Masalah Baru Perkotaan,” https://properti.kompas.com/read/2017/11/06/204534121/urbanisasi-melejit-bisa-timbulkan-masalah-baru-perkotaan. Diakses pada 14 Februari 2020.

[5] Emma Pravitasari Andrea, “Study on Impact of Urbanization and Rapid Urban Expansion in Java and Jabodetabek Megacity, Indonesia,” disertasi di Kyoto University (Kyoto: Kyoto University, 2015), hlm. 11–14; “Menteri PUPR menyebut permintaan rumah subsidi terus bertambah,” https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-pupr-menyebut-permintaan-rumah-subsidi-terus-bertambah; “Bank Indonesia Yakin Permintaan Properti 2020 Membaik, Ini Alasannya…,” https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Bank_Indonesia_Yakin_Permintaan_Properti_2020_Membaik__Ini_Alasannya___&news_id=115502&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1. Diakses pada 14 Februari 2020.

[6] Wendy Haryanto, “Harga Rumah Kian Mahal, Salah Siapa?,” https://www.cnbcindonesia.com/opini/20190920155014-14-101040/harga-rumah-kian-mahal-salah-siapa. Diakses pada 18 Februari 2020.

[7] Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016).

[8] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 365, 381, 382.

[9] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Pernyataan Pikiran Abad Kedua: Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah.”

[10] Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah, Menggerakkan GJDJ Sesuai Kebutuhan Jamaah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 20–29.

[11] Untuk lebih jelasnya, baca Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019)..

About the author

Redaksi

Leave a Comment